Pengertian Tindak Pidana Dibidang Ekonomi Dalam Arti Secara Luas dan Sempit

By -
Pengertian Tindak Pidana Ekonomi : Tindak pidana ekonomi secara umum adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya.

Pengertian Tindak Pidana Dibidang Ekonomi Dalam Arti Luas, Sempit

Istilah tindak pidana di bidang ekonomi pada hakekatnya dapat diberikan definisi secara sempit dan luas :

Pengertian Tindak Pidana Ekonomi Dalam Arti Sempit.

Tindak pidana dibidang ekonomi secara sempit dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang secara yuridis telah diatur dan dirumuskan dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (sering disebut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi).

Pengertian Tindak Pidana Ekonomi Dalam Arti Luas.

Tindak pidana di bidang ekonomi dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai semua tindak pidana di luar Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan Negara yang sehat. Tindak pidana di bidang ekonomi dalam pengertian yang luas ini disebut pula sebagai "kejahatan ekonomi".

Secara sederhana tindak pidana ekonomi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian". Lebih lanjut pengertian ini dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi yang menyebutkan bahwa yang didefinisikan sebagai tindak pidana perekonomian adalah :
  1. Pelanggaran berbagai ketentuan yang terdapat dalam atau berdasarkan berbagai peraturan dan ordonantie (peraturan pemerintah) yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tindak pidana ekonomi.
  2. Tindak-tindak pidana tersebut dalam Pasal 26, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang tindak pidana ekonomi.
  3. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.

Pengertian Tindak Pidana Ekonomi pada Pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi bersifat prospektif, artinya tidak ada definisi yang bersifat limitative mengenai tindak pidana ekonomi. Apabila pada kemudian hari diperlukan adanya pengaturan mengenai perbuatan atau pelanggaran tertentu sebagai tindak pidana ekonomi, hal itu dapat dilakukan dengan mudah.

Baca juga:
Istilah tindak pidana ekonomi yang dikenal di Indonesia apabila dilihat dari substansi Undang-Undang Darurat No. 7 1955 tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan ke dalam istilah economic crimes dalam arti sempit. Hal ini disebabkan Undang-undang tersebut secara substansial hanya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Teori Reception In Complexu Van Der Berg Dalam Hukum Adat adalah

By -
Image
Teori Reception In Complexu : Teori Reception in Complexu ini dikemukakan oleh Mr. LCW Van Der Berg. Menurut Teori Reception in Complexu : Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian. Terhadap Teori Reception in Complexu ini hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain: Snouck Hurgronye :   Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinana, dan hukum waris.   Terhaar berpendapat :   Membantah pendapat Snouck Hurgrunye, menurut Terhaar, hukum waris bukan berasal
Read more

Sifat Politik Hukum

By -
Image
Sifat Politik Hukum : Sifat politik hukum itu sendiri terbagi dua, yaitu: Politik Hukum yang bersifat tetap atau permanen dan temporer. 1. Politik Hukum Bersifat Tetap (permanen). Politik hukum yang bersifat tetap adalah berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi bangsa Indonesia, beberapa bagian dari Politik Hukum tetap antara lain: a) Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional. Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri dari: 1. Hukum Islam (yang dimasukkan adalah asas-asasnya) 2. Hukum Adat (yang dimasukkan adalah asas-asasnya ) 3. Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya) b) Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga Negara tertentu berdasarkan pada suku, ras, dan agama. Kalaupun ada pe
Read more

Pengertian Delik Adat Menurut Para Ahli

By -
Image
Pengertian Delik Adat : Delik adat atau hukum pidana adat merupakan manifestasi ruh Pancasila, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perorangan melainkan rasa keadilan kekeluargaan. Sehingga cara penyelesaiannya adalah dengan penyelesaian damai yang membawa kerukunan, keselarasan dan keharmonisan kembali. Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, melainkan tujuannya adalah mengembalikan hukum yang cedera sebagai akibat terjadinya pelanggaran. Delik adat suatu peristiwa atau tindakkan perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat, dan tindakkan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayai memulihkan keseimbangan yang telah terganggu dengan cara ganti rugi adat atau pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan dan lain-lain. Hadikusuma (2003:230). Ruang lingkup Delik Adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu huk
Read more