Delik Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana RUU KUHP

By -
Delik Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana : Hukum pidana adat dalam hubungannya dengan Pembaharuan Pidana dan Pemidanaan, didalam RUU KUHP dirumuskan tentang "tujuan dan pedoman pemidanaan".

Delik Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, ruu kuhp

Delik adat dalam pembaharuan hukum pidana ruu kuhp ini dirumuskannya bertolak dari pokok pemikiran :
1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (purposive system) dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan;

2. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum Pidana) di samping sub sistem lainnya, yaitu sub sistem "tindak pidana", "pertanggungjawaban pidana", "kesalahan", dan "pidana".

3. Secara fungsional atau operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap "formulasi" (kebijakan legislati), tahap "aplikasi" (kebijakan judisial atau judikatif), dan tahap "eksekusi" (kebijakan administratif atau eksekutif). Oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan dan tujuan serta pedoman pemidanaan.

Baca juga:
Dicantumkannya pemenuhan kewajiban adat sebagai salah satu jenis pidana tambahan, dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemidanaan yang bertolak dari dan didasarkan pada KUHP (baca WvS) yang selama ini terjadi dalam praktek, kurang memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat yang masih mengenal dan memberlakukan hukum adat pidana Kerugian yang diakibatkan oleh delik adat, tidak saja menyangkut kerugian materiil, tetapi juga kerugian yang bersifat immateriil. Hal ini jelas menunjukkan bahwa hukum adat pidana dilandasi oleh suatu falsafah harmoni dan "communal morality".

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Teori Reception In Complexu Van Der Berg Dalam Hukum Adat adalah

By -
Image
Teori Reception In Complexu : Teori Reception in Complexu ini dikemukakan oleh Mr. LCW Van Der Berg. Menurut Teori Reception in Complexu : Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian. Terhadap Teori Reception in Complexu ini hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain: Snouck Hurgronye :   Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinana, dan hukum waris.   Terhaar berpendapat :   Membantah pendapat Snouck Hurgrunye, menurut Terhaar, hukum waris bukan berasal
Read more

Sifat Politik Hukum

By -
Image
Sifat Politik Hukum : Sifat politik hukum itu sendiri terbagi dua, yaitu: Politik Hukum yang bersifat tetap atau permanen dan temporer. 1. Politik Hukum Bersifat Tetap (permanen). Politik hukum yang bersifat tetap adalah berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi bangsa Indonesia, beberapa bagian dari Politik Hukum tetap antara lain: a) Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional. Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri dari: 1. Hukum Islam (yang dimasukkan adalah asas-asasnya) 2. Hukum Adat (yang dimasukkan adalah asas-asasnya ) 3. Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya) b) Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga Negara tertentu berdasarkan pada suku, ras, dan agama. Kalaupun ada pe
Read more

Pengertian Delik Adat Menurut Para Ahli

By -
Image
Pengertian Delik Adat : Delik adat atau hukum pidana adat merupakan manifestasi ruh Pancasila, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perorangan melainkan rasa keadilan kekeluargaan. Sehingga cara penyelesaiannya adalah dengan penyelesaian damai yang membawa kerukunan, keselarasan dan keharmonisan kembali. Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, melainkan tujuannya adalah mengembalikan hukum yang cedera sebagai akibat terjadinya pelanggaran. Delik adat suatu peristiwa atau tindakkan perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat, dan tindakkan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayai memulihkan keseimbangan yang telah terganggu dengan cara ganti rugi adat atau pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan dan lain-lain. Hadikusuma (2003:230). Ruang lingkup Delik Adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu huk
Read more